Imbas dari marahnya Presiden Joko Widodo karena dana stunting malah banyak digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas ketimbang membeli makanan dan vitamin untuk ibu hamil, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengejar target pembuatan aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD).
Stranas PK menilai polemik tersebut bisa diselesaikan dengan pengoperasian aplikasi SIPD.
"SIPD ini sentralisasi keuangan," kata Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan, Kamis (3/8/2023).
Pahala mengungkapkan, pemerintah daerah kerap menggunakan dana stunting dengan semaunya. Mereka menilai rapat dan perjalanan dinas terkait bisa dibiayai menggunakan uang tersebut.
"Dana stunting Rp30 miliar yang jadi buat makanan itu cuma Rp5 miliar," ujar Pahala.
Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyoroti banyaknya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang penggunaannya tidak tepat. Salah satunya, terkait anggaran stunting.
Presiden mengatakan, ada daerah yang menganggarkan penanganan stunting senilai Rp 10 miliar. Namun, dari jumlah tersebut, mayoritas justru digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas.
Informasi selengkapnya dapat disimak dalam video berikut.
Video Jurnalis: Talitha Yumnaa
Penulis Naskah: Talitha Yumnaa
Video Editor: Talitha Yumnaa
Produser: Okky Mahdi Yasser
Musik: The Expanse - Marshall Watson Music
#Stunting #Jokowi #DanaStunting #JernihkanHarapan