Buntut Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kades 9 Tahun
Kompas
Kompas.com - 24/01/2023, 20:06 WIB
Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, DPP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional, dan Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia melakukan konferensi pers di Jakarta pada Senin (23/1/2023).
Mereka melayangkan beberapa permintaan terkait dengan masa jabatan dan porsi dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu, mereka juga meminta supaya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dicopot karena melempar wacana yang meresahkan.
Simak selengkapnya dalam video berikut.
Video Jurnalis: NIS Penulis: Fika Nurul Ulya Penulis Naskah: Arini Kusuma Jati Narator: Arini Kusuma Jati Video Editor:Agung Setiawan Produser: Yusuf Reza Permadi
Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, DPP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional, dan Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia melakukan konferensi pers di Jakarta pada Senin (23/1/2023).
Mereka melayangkan beberapa permintaan terkait dengan masa jabatan dan porsi dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu, mereka juga meminta supaya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dicopot karena melempar wacana yang meresahkan.
Simak selengkapnya dalam video berikut.
Video Jurnalis: NIS
Penulis: Fika Nurul Ulya
Penulis Naskah: Arini Kusuma Jati
Narator: Arini Kusuma Jati
Video Editor:Agung Setiawan
Produser: Yusuf Reza Permadi
Music by Sinister - Anno Domini Beats
#MasaJabatanKades #PorsiDanaDesa #JernihkanHarapan