Motif Perombakan Kabinet Harus Dipastikan Bukan karena Bagi-Bagi Kursi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Reshuffle adalah kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh seorang presiden tanpa dicampuri lembaga lain.

Karena itulah presiden bertanggung jawab penuh atas konsekuensi reshuffle. Salah satunya adalah konsekuensi politik.

Baca Juga Jokowi Kembali Beri Sinyal Reshuffle Kabinet, Siapa Menteri yang akan Digeser? di https://www.kompas.tv/article/366011/jokowi-kembali-beri-sinyal-reshuffle-kabinet-siapa-menteri-yang-akan-digeser

Jika ada reaksi dari partai politik soal reshuffle adalah hal wajar. Karena pemerintahan dibentuk dari koalisi partai politik.

Namun, apa pun motif presiden melakukan perombakan harus dipastikan ukurannya bukan karena koalisi atau bagi-bagi kursi, tapi demi perbaikan kinerja kabinet.

Di luar konsekuensi politik, presiden juga harus bertanggung jawab memastikan perombakan kabinet berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang terpenuhi dengan baik.

Bisa membawa Indonesia melaju dengan tenang, di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik dunia yang bergejolak serta melalui pemilu 2024 tanpa ekses sosial yang besar.

Hal-hal itulah yang akan dinilai sebagai rapor 2 periode pemerintahan Jokowi.