Menko PMK Muhadjir Effendy menyebut tak ada larangan yang melarang semua agama menggunakan KUA sebagai tempat menikah.
Sementara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebut pernikahan muslim dicatat di KUA. Di sisi lain, agama lainnya dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Muhadjir menyebut secara administratif, Unit Pelayanan Teknis (UPT) KUA berada di bawah naungan Dirjen Bimas Islam. Namun, untuk fungsi KUA seharusnya dapat melayani semua agama.
Enggak, itu kan teknis saja itu. Secara administratif di bawah Dirjen Bimas Masyarakat Islam kan tetapi untuk fungsinya kan bisa semua, enggak ada masalah, kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Selasa (27/2/2024).
Video Jurnalis: Yohana Indah Nur Ratri
Video Editor: Yohana Indah Nur Ratri
Produser: Bagus Santosa
#JernihkanHarapan