Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta Juru Bicara Kementerian Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak membuka data bahwa kontrak pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5 dari Qatar batal lantaran keterbatasan anggaran pemerintah.
"Kita sebagai masyarakat sudah terlanjur, terpapar oleh informasi terkait dengan kontrak tersebut dimana kami melihat ada indikasi kemahalan dalam proses pembelian itu. Maka dari itu, harus dibuka kepada publik kontrak yang dibatalkan itu yang mana dan juga harus ada dokumen administrasi yang menyatakan bahwa dokumen itu batal," kata Kurnia Ramadhana, salah satu anggota koalisi saat ingin melaporkan kasus dugaan korupsi pembelian pesawat jet tempur Mirage 2000-5 ke KPK, Selasa (13/2/2024).
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melaporkan dugaan korupsi salah satu penyelenggara negara di Kementerian Pertahanan terkait pembelian pesawat jet tempur Mirage 2000-5 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (13/2/2024).
Mereka meminta KPK untuk memverifikasi indikasi penerimaan suap dan harga dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage 2000-5.
Tak hanya itu, mereka juga meminta agar KPK berkoordinasi dengan badan antikorupsi luar negeri yang dianggap memiliki pengetahuan lebih terhadap substansi dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan.
Simak selengkapnya dalam video berikut ini.
Video Jurnalis: Claudia Aviolola
Penulis Naskah: Claudia Aviolola
Produser: Bagus Santosa
Video Editor: Claudia Aviolola
Musik: Beyond-Patrick Patrikios
#DugaanKorupsiKementerianPertahanan #KPK #PesawatTempurMirage2000-5 #JernihkanHarapan