Soal Harta Pejabat, DPR Minta Benahi Regulasi Bukan Salahkan Sri Mulyani

Anggota Komisi III DPR Habiburokhman menyebut harus adanya perbaikan regulasi perpajakan untuk menghindari kasus kekayaan tak wajar para pejabat, terutama di Ditjen Pajak.

Menurut Habiburokhman, permasalahan harta yang tak wajar ini bersumber dari pangkalnya yang membuat para pejabat pajak memiliki kuasa dan peluang yang besar.

Sehingga, tidak seharusnya menyalahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Dirjen Perpajakan Suryo Utomo.

“Jadi kita tidak bisa menyalahkan Bu Sri Mulyani, ini kan produk lama. Tidak bisa salahkan Dirjen yang saat ini, apalagi sekedar inspektorat. Mau inspektorat sebaik apapun kalau godaannya demikian besarnya susah,” ujar Habiburokhman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Simak selengkapnya dalam video berikut.

Video Jurnalis: Nissi Elizabeth

Penulis Naskah: Nissi Elizabeth

Video Editor: Nissi Elizabeth

Produser: Okky Mahdi Yasser

#JernihkanHarapan #SriMulyani #Kemenkeu