Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan melaporkan Komisi Pemilihan Umum ke Presiden Joko Widodo. Hal itu dikatakan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja pada Rabu (15/2/2023).
Rahmat mengatakan, rencana pelaporan ini terkait KPU yang tidak memberikan data ataupun akses data yang menjadi rujukan petugas pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) di lapangan.
Menurut Rahmat, tanpa data, pengawas dari Bawaslu yang ikut serta mengawasi pantarlih kehilangan orientasi. Hal ini dinilai menyulitkan Bawaslu dalam melakukan pengawasan coklit, lantaran tidak diberikan akses data oleh KPU.
Menurut Bagja, hal ini bertentangan dengan pesan Presiden Jokowi dalam acara Konsolidasi Nasional Bawaslu pada 17 Desember 2022.
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengingatkan agar Bawaslu bekerja keras mengawasi penyusunan daftar pemilih tetap alias DPT. Saat itu, Jokowi juga meminta agar Bawaslu melaporkan kepadanya jika ada pihak pemerintah yang menghambat dan tidak kooperatif.
Simak selengkapnya dalam video berikut.
Penulis: Vitorio Mantalean
Penulis Naskah: Timothy Afryano
Narator: Timothy Afryano
Video Editor: Alfiyan Oktora Atmajaya
Produser: Rose Komala Dewi
Music: Crock_Pot
#JernihkanHarapan #JernihMemilih #KPU #Bawaslu