Tugas Baru Prabowo Disorot, Jokowi Diingatkan Jangan Politisasi Intelijen

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengingatkan agar Presiden Joko Widodo tidak mempolitisi intelijen menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024. Hal ini disampaikan menyusul permintaan Presiden Jokowi agar Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengorkestrasi interlijen.

Julius mengungkapkan gagasan Presiden Jokowi supaya Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menjadi koordinator lembaga intelijen berpontesi melanggar Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Hal ini juga melanggar Undang-undnag Nomor 17 Tahun 2011. Dalam UU 17/2011 ini menjelaskan fungsi intelijen sebagai bahan perumusan kebijakan dan strategi nasional yang menstrukturkan hierarki instansi sektoral (TNI, Polri, Kejaksaan, Kementerian /Lembaga).

Ia juga menyebut dalam Pasal 9 dan Pasal 38 UU 17/2011 dikatakan bahwa intelijen merupakan badan sebagai pengumpul informasi dan fakta melalui isu dan perspektif sektoral, sehingga dapat merumuskan secara holistik dan komprehensif oleg koordinator intelijen yakni Badan Intelijen Negara (BIN).

Selengkapnya simak video berikut.

Penulis : Aryo Putranto Saptohutomo
Penulis Naskah: Novyana Nurmita Dewi
Narator : Novyana Nurmita Dewi
Video Editor: Kelly Stefany
Produser: Yusuf Reza Permadi

#PBHI #Kemenhan #PresidenJokowi #JernihkanHarapan

Music:

Wolf Moon - Unicorn Heads