Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Dinilai Bebani Masyarakat, Pemprov DKI Diminta Tak Berlakukan Jalan Berbayar atau ERP
02:12
FIRST DRIVE | Wuling Cloud EV | Minim Tombol Fisik, Tetap Asik
08:41
Video Selanjutnya dalam detik
FIRST DRIVE | Wuling Cloud EV | Minim Tombol Fisik, Tetap Asik
Lanjutkan

Dinilai Bebani Masyarakat, Pemprov DKI Diminta Tak Berlakukan Jalan Berbayar atau ERP

20 Januari 2023, 19:00 WIB

Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk tak memberlakukan kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di sejumlah wilayah Jakarta. Menurut Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat, di tengah kondisi ekonomi yang tidak baik, kebijakan jalan berbayar ini hanya akan semakin membebani masyarakat.

Mirah menilai, kebijakan ini justru terkesan lebih ke keinginan Pemprov DKI untuk bisa menarik dana dari masyarakat. Pengguna jalan disebut seakan dipalak oleh Pemprov DKI.

Simak informasi selengkapnya dalam video berikut.


Video Jurnalis: Timothy Afryano, NIS, YOI

Penulis: Ade Miranti Karunia

Penulis Naskah: Alexandra Birgitta Anandaputri

Narator: Alexandra Birgitta Anandaputri

Video Editor: Farah Chaerunniza

Produser: Elizabeth Prillia Yahya Carvallo

Music: Follow That Car - Global Genius

#ERP #AspekIndonesia #JernihkanHarapan

Video Terkait
Video Terkini
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke