Anggota DPR Irma Suryani: Pegawai Honorer Kerap Jadi Alat Politik, Pemda Harus Tanggung Jawab

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani, menyebut banyak pegawai honorer yang menjadi alat politik bagi calon kepala daerah saat berkampanye.Hal itu dikatakan Irma dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR dengan Asosiasi Pekerja KesehatanSeluruh Indonesia (APKSI), di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (10/3/2025)."Akar masalahannya dulu banyak tenaga honorer yang menjadi alat politik. Karena mau pilkada, banyak sekali (janji) nanti dipekerjakan. Akhirnya ngangkat sendiri-sendiri habis itu. Begitu sudah diangkat, untuk bayar gajinya susah. Sampai ada yang digaji Rp 300.000 sebulan, Rp 500.000 sebulan," kata Irma.Oleh sebab itu, Irma meminta pemerintah daerah (pemda) untuk bertanggung jawab terhadap rendahnya upah tenaga honorer, terutama tenaga kesehatan (nakes)."Nakes honorer di daerah itu tanggung jawab pemda. Itu sebenarnya bukan tanggung jawab pusat tapi tanggung jawab daerah. Jadi karena otonomi daerah sudah mengatur itu, pusat enggak bisa cawe-cawe," imbuh Irma.Simak selengkapnya dalam video berikut!Penulis Naskah: Meiva JufaraniVideo Editor: Destri Abdi SaputroProduser: Ervan Yudhi Tri Atmoko#Politik #Parlemen #Nakes #TenagaHonorer #IrmaSuryani #KomisiIXDPR #HonorerNakes #JernihkanHarapan