DPR Khawatir Keamanan Data soal Subsidi KRL Berbasis NIK

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, menyinggung mengenai keamanan data masyarakat saat muncul wacana perubahan subsidi tiket kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Ya kalau kita bicara itu (perlindungan data) kita harus meminta kepada pemerintah harus bisa melindungi, kata Roberth Rouw di Komplek Parlemen Senayan pada Senin (2/8/2024).

Masyarakat ini harus bisa semuanya dilindungi oleh pemerintah. Kemarin kita lihat gonjang ganjing terhadap data pemerintah yang bisa dimasukkan oleh hacker, kata Roberth.

Adapun sebelumnya pemerintah melalui Buku II Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2025 mengusulkan subsidi PSO (public service obligation) sebesar Rp 7,96 triliun untuk tahun anggaran 2025, termasuk untuk KRL Jabodetabek.

Subsidi ini ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan transportasi umum.

Rencana tersebut pun dikhawatirkan masyarakat akan menaikkan tarif KRL.

Simak selengkapnya dalam video berikut ini!

Penulis naskah: Ahmad Zilky

Video jurnalis: Ahmad Zilky

Video editor: Ahmad Zilky

Produser: Abba Gabrillin

 #KRL #DPR #Kemenhub #JernihkanHarapan