Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
[FULL] Tim Penyelamat Bulan Bintang Minta Kemenkumham Batalkan Kepengurusan Baru PBB
00:00
Satu Tahun Houthi Tahan Kapal Terkait Israel, PBB Tuntut Segera Dibebaskan
02:03
Video Selanjutnya dalam detik
Satu Tahun Houthi Tahan Kapal Terkait Israel, PBB Tuntut Segera Dibebaskan
Lanjutkan

[FULL] Tim Penyelamat Bulan Bintang Minta Kemenkumham Batalkan Kepengurusan Baru PBB

25 Juni 2024, 13:44 WIB

Waketum Partai Bulan Bintang (PBB) Fuad Zakaria bersama tim kuasa hukumnya memohon agar surat keputusan (SK) sah terkait AD/ART PBB dan Pengesahan Susunan DPP PBB Periode 2019-2024 dicabut, Selasa (25/6/2024).

Hal itu disampaikannya kepada awak media di kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jakarta Selatan.

Sebelumnya, SK Menkumham bernomor M.HH-02.AH.11.03 dan M.HH-04.AH.11.02 itu diajukan pengesahannya oleh Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.

Fuad mengatakan, tindakan Yusril Ihza tidak saja amoral. Tetapi juga tidak sesuai dengan aturan partai, tidak sesuai dengan prinsip kebenaran dan keadilan, menzolimi hak orang lain, dan patut diduga mengandung unsur tindak pidana.

Penulis Naskah: Xena Olivia

Video Jurnalis: Xena Olivia

Video Editor: Xena Olivia

Produser: Bagus Santosa

#PartaiBulanBintang #YusrilIhzaMahendra #vjlab #JernihkanHarapan

Video Terkait
Video Terkini
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke