Partai Buruh Resmi Gugat UU PPP ke MK

27 Juni 2022, 21:45 WIB

Wakil Presiden Partai Buruh Agus Supriadi mengajukan judicial review Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) ke Mahkamah Konstitusi pada Senin, (27/6/2022).

Agus menilai UU PPP tersebut telah merugikan Partai Buruh. Pasalnya, revisi UU PPP tersebut ada keterkaitan dengan UU cipta kerja atau Omnibus Law.

"Jadi karena salah satunya UU ini, yang kalau kita lihat di UU No 12 tahun 2012 tentang P3 terus ada perubahan sekarang menjadi UU No 13 tahun 2022 ini kita melihat ada kerugian buat kami khususnya Partai Buruh beserta buruh di Indonesia karena menyangkut ada keterkaitannya dengan UU cipta kerja atau Omnibus law," ucap Agus di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (27/6/2022)

Simak selengkapnya dalam video berikut.

Video Jurnalis: Firda Rahmawan

Penulis: Eris Eka Jaya

Penulis Naskah: Firda Rahmawan

Video Editor: Alexandra Birgitta Anandaputri

Produser: Adil Pradipta

 #JernihkanHarapan #PartaiBuruh #UUCiptaker

Video Terkait
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Video Terkini
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.