Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid pada Minggu (30/7/2023) menilai adanya inkonsistensi kebijakan ketika prajurit TNI aktif boleh duduk di jabatan sipil namun korupsi masih terus terjadi.

Pernyataan Usman ini buntut dari kasus dugaan korupsi Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan Polemik kasus Henri muncul ketika KPK menetapkan Kepala Basarnas itu jadi tersangka. Pasalnya yang berhak menetapkan anggota TNI aktif menjadi tersangka adalah Pusat Polisi MIliter TNI.

Simak selengkapnya dalam video berikut!

Penulis : Vitrio Mantalean
Penulis Naskah: Elisabeth Putri Mulia
Narator: Elisabeth Putri Mulia
Video Editor: Elisabeth Putri Mulia
Produser: Monica Arum

Musik: Soulicious - Dyalla

#KorupsiBasarnas #HenriAlfiandi #KPK #JernihkanHarapan