Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, kebijakan ekspor pasir laut takkan berlaku untuk semua wilayah Indonesia. Akan ada peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengatur kebijakan itu.

Pramono menekankan, hal yang paling utama dicermati pemerintah bukan soal ekspor pasir melainkan persoalan sedimentasi laut. Pasalnya, sedimentasi terjadi di hampir semua arah muara sungai.

Diketahui, Presiden Joko Widodo membuka keran ekspor pasir laut yang telah dibekukan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri. Kebijakan itu ditegaskan lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang diteken pada 15 Mei 2023 lalu.

Simak selengkapnya dalam video berikut.

Penulis: Dian Erika Nugraheny

Penulis Naskah: Michaela Winda Saputra

Narator: Michaela Winda Saputra

Video Editor: Alfyan Oktora Atmajaya

Produser: Rose Komala Dewi

Musik:Tomb_Raider

#EksporPasirLaut #JernihkanHarapan