Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan nasib kebijakan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) berada di tangan DPRD DKI. Sebab saat ini parlemen masih membahasnya.

Adapun pernyataan Heru berbeda dari pernyataan Ketua Bapemperda DKI Pantas Nainggolan. 

Pasalnya, Pantas menyampaikan yang berhak mencabut peraturan daerah adalah Pj Gubernur DKI. Saat dikonfirmasi ulang, Heru Budi menyebut kebijakan tersebut hingga kini masih dibahas. 

Simak selengkapnya dalam video berikut.

Video Jurnalis: Yohana Indah Nur Ratri

Video Editor: Yohana Indah Nur Ratri

Produser: Rakhmat Nur Hakim

#JernihkanHarapan