Badan Pembentukan Peraturan Daerah DKI (Bapemperda) menyebut kebijakan electronic road pricing (ERP) menunggu keputusan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. 

Ketua Bapemperda DKI Pantas Nainggolan menyampaikan yang berhak mencabut peraturan daerah adalah Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono.

Adapun keputusan tersebut harus dikaji ulang dan dibawa ke dalam rapat paripurna.

Meski begitu, Pantas mengaku belum ada keputusan apakah peraturan ERP akan dicabut atau tidak.

Simak selengkapnya dalam video berikut.

Video Jurnalis: Yohana Indah Nur Ratri

Video Editor: Yohana Indah Nur Ratri

Produser: Rakhmat Nur Hakim

#JernihkanHarapan