3 Asosiasi Tuntut Dana Desa Rp 150 Triliun dari APBN 2024
Kompas
Kompas.com - 23/01/2023, 14:17 WIB
Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dan Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (DPN PPDI), mendesak adanya formula Dana Desa hingga Rp 150 Triliun dari APBN 2024.
Hal ini disampaikan pada pimpinan asosiasi dalam konferensi pers di Sunbreeze Hotel, Jakarta, Senin (23/1/2023). Konferensi pers ini terkait tuntutan revisi UU no.6 Tahun 2014 Tentang Desa, salah satunya perubahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun.
Ketiga asosiasi pemerintah desa tersebut mendorong dan meminta agar APBN 2024 memberikan formulasi besaran Dana Desa yaitu 7-10 persen dari APBN. Sebab, persentasi 2,56 persen dari APBN saat ini menurut mereka sangat kecil jika membandingkan luas wilayah Indonesia yang 91 persen adalah desa, dengan penduduk 85,1 persen tinggal di desa.
Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dan Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (DPN PPDI), mendesak adanya formula Dana Desa hingga Rp 150 Triliun dari APBN 2024.
Hal ini disampaikan pada pimpinan asosiasi dalam konferensi pers di Sunbreeze Hotel, Jakarta, Senin (23/1/2023). Konferensi pers ini terkait tuntutan revisi UU no.6 Tahun 2014 Tentang Desa, salah satunya perubahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun.
Ketiga asosiasi pemerintah desa tersebut mendorong dan meminta agar APBN 2024 memberikan formulasi besaran Dana Desa yaitu 7-10 persen dari APBN. Sebab, persentasi 2,56 persen dari APBN saat ini menurut mereka sangat kecil jika membandingkan luas wilayah Indonesia yang 91 persen adalah desa, dengan penduduk 85,1 persen tinggal di desa.
Simak selengkapnya dalam video berikut.
Video Jurnalis: Nissi Elizabeth
Penulis Naskah: Nissi Elizabeth
Video Editor: Nissi Elizabeth
Produser: Okky Mahdi Yasser
#OnLocation #JernihkanHarapan #RevisiUUDesa #MenteriDesa