PEKALONGAN, KOMPAS.TV - Aksi unjuk ribuan nelayan di Kota Tegal, menyasar tiga lokasi yaitu kantor Pelabuhan Perikanan Pantai atau PPP, Tegalsari, kantor pejabat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP, Tegal dan kantor DPRD Kota Tegal.

Massa bergerak dari Pelabuhan Jongor Tegalsari menuju jalan Lingkar Utara Kota Tegal. Akibatnya arus kendaraan sempat ditutup oleh Kepolisian karena dilalui long march massa menuju kantor DPRD Tegal.

Nelayan menuntut pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, menurunkan pungutan PNBP, dari sepuluh persen menjadi 5% dan membebaskan denda administrasi 1000%.

Aksi ini dilakukan untuk menyampaikan keresahan keresahan nelayan atas kebijakan pemerintah pusat. Pasalnya, hasil tangkapan belum dilelang saja nelayan sudah dibebankan oleh PNPB yang merupakan bruto atau lelang kotor yang mulai berlaku per januari 2023 ini.

Tak hanya itu, nelayan masih akan dibebankan pajak, seperti retribusi tambat labuh dari pemerintah provinsi dan retribusi lelang ikan dari pemerintah kota.

Sejumlah perwakilan nelayan sempat diterima pimpinan DPRD dan Wali Kota Tegal di kantor DPRD setempat. Atas desakan nelayan pimpinan DPRD dan Wali Kota Tegal menyanggupi untuk menandatangani surat tuntutan nelayan yang akan dikirim kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta kepala staf presiden.