KOMPAS.TV - Di tengah prediksi kondisi perekonomian tahun 2023 yang tidak pasti, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja sebagai benteng perekonomian nasional.

Berbagai lembaga internasional telah memprediksi kondisi perekonomian tahun 2023 mengalami ketidakpastian yang tinggi.

Baca Juga Dua Pakar Tata Negara Beri Pandangan soal Kegentingan dan Partisipasi Publik pada Perppu Cipta Kerja di https://www.kompas.tv/article/367510/dua-pakar-tata-negara-beri-pandangan-soal-kegentingan-dan-partisipasi-publik-pada-perppu-cipta-kerja

Sebagai langkah antisipatif Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pentingnya perpu cipta kerja, terutama terkait investasi yang ditargetkan mencapai Rp 1.400 triliun pada tahun 2023.

Penyebab ketidakpastian yang sedang terjadi saat ini adalah perang yang belum usai pengaruh climate change dan bencana, krisis sektor pangan, energi, maupun sektor keuangan membuat Undang-Undang Cipta Kerja yang diamanatkan oleh MK dapat dilakukan perbaikan sampai dengan November 2023.

Menurut Menko Airlangga, penetapan Perpu Cipta Kerja juga akan menjamin kesejahteraan para pekerja.

Terlebih para pekerja yang terkena phk akan diberikan jaminan kehilangan pekerjaan sebesar 45% dari gaji dan mendapatkan pelatihan berupa retraining dan reskilling.

Kedua hal tersebut diberikan selama 6 bulan kepada para pekerja yang terkena PHK.

Menko Airlangga juga menuturkan, investor saat ini memerlukan kepastian hukum untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Selain itu, saat ini pemerintah bersama otoritas jasa keuangan juga telah memperpanjang restrukturisasi kredit bagi UMKM hingga bulan Maret tahun 2024.

Sehingga diharapkan investor domestik dapat melakukan ekspansi usaha, serta UMKM akan terus melanjutkan usaha.