Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai tak setuju dengan hasil riset The Economist Intelligence Unit (EIU), lembaga riset dan analisis yang berpusat di London, yang menyatakan indeks persepsi di Indonesia turun.

Kata Pigai, riset tersebut merupakan hasil penelitian yang dilakukan dalam rentang waktu pemerintahan sebelumnya, yang mana ada pengesahan beberapa aturan yang merugikan HAM seseorang.

"(Hasil riset) itu sebelum pemerintahan Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, karena data ini adalah penilaian turunnya demokrasi di 2024," ujar Pigai kepada wartawan di kantornya, kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (11/3/2025).

"Jadi kita harus akui bahwa ada beberapa aturan yang menyebabkan tersumbatnya demokrasi, salah satunya peraturan Kapolri tentang hate speech pada 2015 atau 2016," sambung dia.

Pigai justru mengeklaim demokrasi di era pemerintahan Prabowo relatif aman dan sesuai aturan.

Salah satu buktinya, menurut Pigai, adalah kebebasan berpolitik dalam Pilkada 2024. 

Ia menyebut, partai penguasa atau koalisi yang mendukung pemerintah, mempersilakan para lawan politik untuk bermanuver tanpa takut dijegal.

"Ada satu momentum yang demokrasi dan dinamika pemilunya bagus, yaitu Pilkada 2024 di bawah kepemimpinan baru. Oposisi menang di mana-mana, di Jakarta misal," tutur Pigai.

"PDI-P juga menang telak di Pulau Papua, hampir seluruh pilkada (di Papua) dimenangkan PDI-P. Padahal dahulu biasanya dikendalikan oleh orang yang punya kekuasaan," lanjut dia.

Penulis Naskah: Dzaky Nurcahyo 

Video Jurnalis: Dzaky Nurcahyo 

Video Editor: Dzaky Nurcahyo 

Produser: Nursita Sari

#Politik #Pemerintah #IndeksDemokrasiHAM #NataliusPigai #PDIP ##vjlab