KPU Nilai Gugatan PPP Soal Pileg di MK Tak Dapat Berlanjut
Kompas
Kompas.com - 21/05/2024, 21:33 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari menilai, gugatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait hasil perolehan suara Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) tak dapat berlanjut.
Hal itu dikatakan Hasyim saat jeda sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2024)
Oleh mahkamah dinyatakan tadi, seingat saya tadi ya, tidak bisa lanjut ke pemeriksaan pembuktian, itu artinya apa? Perkara PPP untuk DPR RI, sengketa hasil pemilu untuk DPR RI berhenti sampai disini, ujar Hasyim, Selasa.
Menurutnya, usaha PPP memperjuangkan suaranya di MK harus berhenti karena sejumlah perkara sudah diputus tidak diterima dan tidak bisa berlanjut ke pemeriksaan pembuktian.
Diketahui, PPP mengajukan gugatan PHPU Pileg 2024 di 18 provinsi di seluruh Indonesia ke Mahkamah Konstitusi.
"Gugatannya cukup banyak ada di 18 provinsi. Tetapi detailnya akan disampaikan oleh tim hukum. Ada sejumlah dapil, kalo enggak salah ada sekitar 30-an dapil ya, jumlah pastinya dari teman-teman tim hukum yang bisa menjelaskan," ujar Ketua DPP PPP Achmad Baidowi di Gedung MK, Sabtu (23/3/2024).
Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari menilai, gugatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait hasil perolehan suara Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) tak dapat berlanjut.
Hal itu dikatakan Hasyim saat jeda sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2024)
Oleh mahkamah dinyatakan tadi, seingat saya tadi ya, tidak bisa lanjut ke pemeriksaan pembuktian, itu artinya apa? Perkara PPP untuk DPR RI, sengketa hasil pemilu untuk DPR RI berhenti sampai disini, ujar Hasyim, Selasa.
Menurutnya, usaha PPP memperjuangkan suaranya di MK harus berhenti karena sejumlah perkara sudah diputus tidak diterima dan tidak bisa berlanjut ke pemeriksaan pembuktian.
Diketahui, PPP mengajukan gugatan PHPU Pileg 2024 di 18 provinsi di seluruh Indonesia ke Mahkamah Konstitusi.
"Gugatannya cukup banyak ada di 18 provinsi. Tetapi detailnya akan disampaikan oleh tim hukum. Ada sejumlah dapil, kalo enggak salah ada sekitar 30-an dapil ya, jumlah pastinya dari teman-teman tim hukum yang bisa menjelaskan," ujar Ketua DPP PPP Achmad Baidowi di Gedung MK, Sabtu (23/3/2024).
Simak selengkapnya dalam video berikut ini.
Video Jurnalis: Syalutan Ilham
Penulis Naskah: Syalutan Ilham
Video Editor: Syalutan Ilham
Produser: Bagus Santosa
#ppp #kpu #JernihkanHarapan