Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata berharap ada peraturan daerah (perda) yang melarang penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam kurun waktu dua atau tiga bulan sebelum pemilihan kepala daerah (pilkada). 

"Coba upayakan bapak ibu sekalian, Pak Sekjen, Pak Inspektur. Jangan ada penyaluran bansos sebelum Pilkada," kata Alex dalam acara Peluncuran Monitoring Center For Prevention (MCP) Tahun 2024 yang dihadiri Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir hingga sekretaris daerah (sekda) sejumlah pemerintah daerah (pemda). 

Alex mengatakan, salah satu program MCP tahun ini akan fokus pada pemantauan pelaksanaan anggaran hibah, bansos, dan pokok pikiran (pokir).

MCP merupakan sistem yang dibentuk KPK guna melaporkan upaya pencegahan korupsi oleh pemerintah daerah setiap tahun dan programnya berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada 2024. 

Informasi selengkapnya dapat disimak dalam video berikut. 

Video Jurnalis: Talitha Yumnaa 

Penulis Naskah: Talitha Yumnaa

Video Editor: Talitha Yumnaa 

Produser: Nursita Sari  

#JernihkanHarapan #pilkada2024 #bansos