Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Anies Sebut RUU DKJ yang Atur Wilayah Aglomerasi Dipimpin Wapres Tak Selesaikan Masalah

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyoroti Pasal 55 Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta yang mengatur wilayah aglomerasi Jabodetabek akan dipimpin oleh Wakil Presiden.


Menurut Anies, kebijakan tersebut belum tentu menyelesaikan masalah yang sekarang terjadi di Jakarta dan sekitarnya.


"Kadang-kadang kita membuat lembaga baru tapi lembaga baru ini belum tentu menyelesaikan masalah yang sesungguhnya ada, jadi kalau saya usul sebaiknya prosesnya lebih bottom-up," ujar Anies usai menghadiri diskusi di Graha CIMB Niaga, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2024).


Anies mencontohkan ketika DKI Jakarta ingin membangun waduk-waduk di daerah sekitar untuk menanggulangi banjir.


Ia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tak bisa langsung membangun waduk tersebut sehingga harus memberikan hibah ke wilayah-wilayah sekitar.


Simak selengkapnya dalam video berikut.


Video Jurnalis: Syalutan Ilham

Penulis Naskah: Syalutan Ilham

Video Editor: Syalutan Ilham

Produser: Bagus Santosa


#aniesbaswedan #ruudkj #JernihkanHarapan

Kembali ke video...
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com