Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Soroti Pembagian Bansos Jelang Pemilu, Pengamat: Kebijakan yang Ilegal

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyinggung soal kebijakan Presiden Jokowi yang membagikan bansos beras menjelang hari pencoblosan, 14 Februari 2024 lalu.


Menurutnya, rapat terkait penggelontoran bahan pangan tersebut dilakukan secara tersembunyi, sehingga kebutuhan beras menjadi kondisi yang disengaja oleh pemerintah. Julius berpandangan kebijakan ini bisa diselidiki jika anggota DPR menggunakan hak angketnya.


Simak selengkapnya dalam video berikut.


Penulis Naskah: Nissi Elizabeth

Video Jurnalis: Nissi Elizabeth

Video Editor: Nissi Elizabeth

Produser: Adil Pradipta 


#Pemilu2024 #Bansos #HakAngket #JernihkanHarapan

Kembali ke video...
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Selamat, Kamu Pembaca Terpilih!
Nikmati gratis akses Kompas.com+ selama 3 hari.

Mengapa bergabung dengan membership Kompas.com+?

  • Baca semua berita tanpa iklan
  • Baca artikel tanpa pindah halaman
  • Akses lebih cepat
  • Akses membership dari berbagai platform
Pilihan Tepat!
Kami siap antarkan berita premium, teraktual tanpa iklan.
Masuk untuk aktivasi
atau
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau