Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penyidikan dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenaker) tidak terkait dengan deklarasi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai bacawapres Anies Baswedan.
Diketahui, kasus yang diusut KPK itu diduga terjadi pada 2012 saat Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja (Menaker) periode 2009-2014.
"Kami tegak lurus pada proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses-proses politik yang sedang berlangsung," kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri, Selasa (4/9/2023).
Ali menjelaskan, pengusutan perkara ini sudah berlangsung cukup lama. Pengusutan kasus ini bahkan naik ke tahap penyidikan pada pekan kedua Agustus 2023, atau sebelum deklarasi Anies-Cak Imin sebagai bacapres-bacawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
"Agustus, tim sudah melakukan proses penggeledahan, artinya sudah ada proses penyidikan. Yang itu dilakukan jauh hari sebelum kemudian ada isu yang berkembang saat ini terkait dengan proses politik," ujar Ali.
KPK juga meminta agar semua pihak menahan diri dan jangan membangun opini atau narasi narasi seolah-olah kerja KPK disangkutpautkan dengan proses politik yang sedang berlangsung.
"Kami paham betul bahwa ini adalah tahun politik, tetapi kami berharap jangan bawa KPK ke persoalan-persoalan politik yang sedang berlangsung," kata Ali lagi.
Informasi selengkapnya dapat disimak dalam video berikut.
Video Jurnalis: Talitha Yumnaa
Penulis Naskah: Talitha Yumnaa
Video Editor: Talitha Yumnaa
Produser: Rakhmat Nur Hakim
#JernihkanHarapan #Politik