Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi atau judicial review terhadap sejumlah pasal dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), satu di antaranya terkait dengan sistem proporsional terbuka.

Putusan itu tidak bulat sebab hakim konstitusi Arief Hidayat berbeda pendapat atau dissenting opinion. Hanya delapan hakim konstitusi yang mengambil keputusan dalam gugatan ini.

Dalam sidang yang turut disiarkan secara daring, MK membeberkan secara gamblang beragam argumentasi membantah permohonan pemohon perkara nomor: 114/PUU-XX/2022.

Pertama, argumentasi terhadap alasan sistem proporsional terbuka mendistorsi peran partai politik. Kedua, sistem proporsional terbuka memunculkan calon pragmatis dan tidak mewakili parpol. Ketiga, sistem proporsional terbuka memunculkan praktik politik uang.

Simak selengkapnya dalam video berikut.

Video Jurnalis: YOI
Penulis: Fitria Chusna Farisa
Penulis Naskah: Rizkia Shindy
Narator: Rizkia Shindy
Video Editor: Dina Rahmawati
Produser: Adisty Safitri
Music: News Broadcasting - kakaducreation

#MK #SistemProporsionalTerbuka #Pemilu #JernihkanHarapan