Sejumlah organisasi desa meminta adanya formulasi Dana Desa hingga Rp 150 triliun dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024.
Adapun organisasi tersebut adalah Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dan Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (DPN PPDI).
Hal ini disampaikan pada pimpinan asosiasi dalam konferensi pers di Sunbreeze Hotel, Jakarta, Senin (23/1/2023).
Konferensi pers ini terkait tuntutan revisi UU no.6 Tahun 2014 Tentang Desa, salah satunya perubahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun.
Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati pun memberikan tanggapannya terkait tunturan tersebut.
"Saya pikir itu terlalu banyak untuk sebuah desa. Potensi yang terjadi adalah penyerapan kurang maksimal," ujar Wasisto kepada Kompas.com, Senin (23/1/2023).
Ia juga berpendapat, perlu ada basis argumen yang kuat terlebih dulu mengenai peruntukan dana per desa dan mengimbau agar jangan digeneralisasi.
Informasi selengkapnya dapat disimak dalam video berikut.
Video Jurnalis: NIS
Penulis Naskah: Talitha Yumnaa
Video Editor: Talitha Yumnaa
Produser: Rakhmat Nur Hakim
Musik: A Fool's Theme - Brian Bolger
#JernihkanHarapan