"Sudah disikapi, akan mengambil. Tentu akan mengambil ini, kami punya pertimbangan-pertimbangan. Karena pemerintah masih belum menentukan titik mana yang akan diberikan," ujar Azrul di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2024).
Sementara ini, PP Muhammadiyah masih menunggu keputusan akhir seiring dengan titik pertambangan yang diberikan pemerintah.
Adapun ketentuan ormas keagamaan dapat mengelola tambang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Dalam regulasi tersebut, terdapat aturan baru yang mengizinkan organisasi masyarakat atau ormas untuk mengelola lahan pertambangan.
Simak selengkapnya dalam video berikut ini!
Penulis Naskah: Zintan Prihatini
Video Jurnalis: Zintan Prihatini
Video Editor: Zintan Prihatini
Produser: Adil Pradipta, Nursita Sari
#Muhammadiyah #IzinTambang #IzinTambangOrmas #JernihkanHarapan