Dalam rapat koordinasi penerimaan prajurit TNI yang meliputi perwira prajurit karier, bintara prajurit karier, dan tamtama prajurit karier tahun 2022, Jenderal Andika mempertanyakan dasar hukum penolakan keturunan PKI dilarang mengikuti seleksi.
Seorang panitia seleksi yang merupakan perwira berpangkat kolonel mengatakan, dasar hukum penolakan itu adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPRS) Nomor 25 Tahun 1966.
Setelah mendengar penjelasan dari sang kolonel, Andika kemudian memerintahkan anak buahnya memeriksa isi TAP MPRS guna menemukan dasar hukum yang jelas mengenai larangan keturunan anggota atau simpatisan PKI dilarang mengikuti seleksi prajurit TNI. Andika lantas menjelaskan kepada seluruh panitia seleksi penerimaan prajurit TNI mengenai TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966.
Simak selengkapnya dalam video berikut.
Penulis: Aryo Putranto Saptohutomo
Penulis Naskah: Meiva Jufarani
Narator: Meiva Jufarani
Video Editor: Meiva Jufarani
Produser: Naufal Noorosa
#JenderalAndikaPerkasa #SeleksiTNI #JernihkanHarapan